A. Muqadimah

Sebagai sebuah realita, berjalanya waktu dan perkembangan zaman, pasti akan memunculkan berbagai fenomena baru dalam kehidupan manusia. Tradisi dan adat-istiadat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kemajuan zaman, banyak memunculkan persoalan-persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit hukumnya di dalam al-Qur’an ataupun hadis Rasulullah Saw., sedangkan di satu sisi, Islam dituntut untuk selalu mampu dalam memenuhi hajat dan kebutuhan manusia.

Dengan menggunakan isu di atas sebagai orientasi untuk melakukan istiqrâ’i, maka term qiyâs menjadi satu sisi yang patut dikaji, mengingat dari awal qiyâs ini telah menjadi bahan perdebatan para ulama, baik ushuli atau-pun fuqahâ. Tinjauan al-Qur’an dan sunnah sebagai kekuatan normatif ajaran Islam, bukanlah suatu yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, mengingat ketentuan-ketentuan tekstual yang terbatas dengan selesainya wahyu, maka konsekuensi logisnya qiyâs tidak bisa dinafikan dalam rangka menjawab persoalan umat.

Untuk memahami dan menyelesaikan isu di atas, diperlukan kearifan untuk berani menggunakan akal untuk berfikir logis dengan mengedepankan nilai-nilai Islam sebagai sebuah dasar pijakan, yang kemudian akan terwujudnya Islam yang rahmatan lil ‘âlamin.

Oleh karena itu, penulis mencoba menguraikan dalam makalah yang sederhana ini kerangka-kerangka qiyâs dalam pengambilanya sebagai hujjah syar’iyyah dan posisinya sebagai masâdiru al-tasyri’.

B. Pengertian Qiyâs

B. 1. Secara Bahasa

Secara bahasa, qiyâs merupakan bentuk masdar dari kata qâsa- yaqîsu, yang artinya ukuran, mengetahui ukuran sesuatu. Misalnya, “Fulan meng-qiyaskan baju dengan lengan tangannya”, artinya mengukur baju dengan lengan tangannya; artinya membandingkan antara dua hal untuk mengetahui ukuran yang lain. Secara bahasa juga berarti “menyamakan”, dikatakan “Fulan meng-qiaskan extasi dengan minuman keras”, artinya menyamakan antara extasi dengan minuman keras.[1]

Dalam perkembanganya, kata qiyâs banyak digunakan sebagai ungkapan dalam upaya penyamaan antara dua hal yang berbeda, baik penyamaan yang berbentuk inderawi, seperti pengkiasan dua buah buku. Atau maknawiyah, misalnya “Fulan tidak bisa dikiaskan dengan si Fulan”, artinya tidak terdapat kesamaan dalam ukuran.

B. 2. Secara Istilah

Pengertian qiyas secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan para ulama ushul fiqh, sekalipun redaksinya berbeda tetapi mengandunng pengertian yang sama.

Sadr al-Syari’ah (w. 747 H), tokoh ushul fiqh Hanafi menegmukakan bahwa qiyâs adalah :

“Memberlakukan hukum asal kepada hukum furu’ disebabkan kesatuan illat yang tidak dapat dicapai melalui pendekatan bahasa saja”.

Maksudnya, ‘illat yang ada pada satu nash sama dengan ‘illat yang ada pada kasus yang sedang dihadapi seorang mujtahid, karena kesatuan ‘illat ini, maka hukum kasus yang sedang dihadapi disamakan dengan hukum yang ditentukan oleh nash tersebut.

Imama Baidhowi dan mayoritas ulama Syafi’iyyah[2] mendefinisikan qiyâs dengan :

“Membawa (hukum) yang (belum) di ketahui kepada (hukum) yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, baik hukum maupun sifat.”.

DR. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan qiyâs dengan [3]:

“Menyatukan sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebabkan kesatuan illat antara keduanya”.

Biarpun terjadi perbedaan definisi terminologi antara ulama klasik dan kontemporer tentang qiyâs, namun mereka sepakat bahwa qiyâs adalah “al-Kasyf wa al-Idzhâr li al-Hukm” atau menyingkapkan dan menampakkan hukum, bukan menetapkan hukum ataupun menciptakan hukum. Karena pada dasarnya al-maqîs atau sesuatu yang dikiaskan, sudah mempunyai hukum yang tetap atau tsâbit, hanya saja terlambat penyingkapanya sampai mujtahid menemukannya dengan perantara adanya persamaan “illah.[4]

C. Rukun Qiyâs

Berdasarkan pengertian secara istilah, rukun qiyâs dapat dibagi menjadi empat,[5] yaitu:

a. Al-ashlu

Para fuqaha mendefinisikan al-ashlu sebagai objek qiyâs, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya (al-maqîs ‘alaihi), dan musyabbah bih (tempat menyerupakan),[6] juga diartikan sebagai pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash.

Imam Al-Amidi dalam al-Mathbu’[7] mengatakan bahwa al-ashlu adalah sesuatu yang bercabang, yang bisa diketahui (hukumnya) sendiri.

Contoh, pengharaman ganja sebagai qiyâs dari minuman keras adalah dengan menempatkan minuman keras sebagai sesuatu yang telah jelas keharmannya, karena suatu bentuk dasar tidak boleh terlepas dan selalu dibutuhkan.[8] Dengan demiklian maka al-aslu adalah objek qiyâs, dimana suatu permasalahan tertentu dikiaskan kepadanya.

b. Hukmu al-ashli

Atau hukum asli; adalah hukum syar’i yang ada dalam nash atau ijma’, yang terdapat dalam al-ashlu..

c. Al-far’u

Adalah sesuatu yang dikiaskan (al-maqîs), karena tidak terdapat dalil nash atau ijma’ yang menjelaskan hukumnya.

d. Al-‘illah

Adalah sifat hukum yang terdapat dalam al-ashlu, dan merupakan benang merah penghubung antara al-ashlu dengan al-far’u, seperti “al-iskâr”.[9]

D. Contoh Qiyâs

1. Qiyâs keharaman extasy/pil koplo/narkotika.

Hukum mengkonsumsi extasy atau pil koplo tidak tertulis secara eksplisit di dalam al-Qur’an ataupun hadist. Namun dalam al-Qur’an surat al-Mâidah ayat 90, Allah Swt berfirman:

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minum) khamr; berjudi, menyembah patung dan mengundi nasib dengan anak panah tidak lain hanyalah suatu yang kotor, termasuk perbuatan syaitan, karena itu hendaklah kamu jauhi agar kamu mendapat keberuntungan." (al-Mâidah: 90)

Pada ayat diatas, Allah menerangkan keharaman minum khamer. Maka metode qiyâs dapat digunakan untuk menetapkan hukum mengkonsumsi extasy atau narkotika;

~ Al-Ashlu: minuman keras atau khamer

~ hukum asli: haram

~ Al-far’u: extasy

~ Al-‘illah: memabukkan,

Dari rincian di atas, dapat disimpulkan bahwa antara extasy dan minum khamer terdapat persamaan dalam ‘illah, yaitu sama-sama memabukkan sehingga dapat merusak akal. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi extasy atau narkotik hukumnya haram, sebagaimana haramnya minum khamer.[10]

E. Syarat Qiyâs

Dari empat rukun qiyâs yang sudah diterangkan di atas, dari masing-masing rukun terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi sebagai syarat khusus sah-nya qiyâs, di antaranya adalah:

1. Syarat al-Ashlu

Ulama ulhul fiqih sepakat bahwa syarat dari al-ashlu adalah suatu hal yang pokok, dan bukan merupakan cabang dari yang lain, atau bukan cabang dari pokok (hukum) yang lain.[11]

Menurut jumhur fuqaha, bahawa qiyâs harusalah dibangun diatas dalil nash ataupun ijma’, hanya saja terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang bolehnya qiyâs yang didasarkan atas ijma’. Sebagian ulama yang tidak setuju mengatakan bahwa qiyâs didasarkan dari ‘illah yang menjadi dasar disyariatkannya hukum asli, dan hal ini tidak memungkinkan dalam ijma’, karena ijma’ tidak diharuskan disebutkan adanya wakil (al-far’u). Maka apabila tidak disebutkan al-far’u-nya, tidak mungkin untuk bisa diketahui ‘illah qiyâs-nya.[12]

2. Syarat Hukmu al-Ashli

Terdapat beberapa syarat dalam hukmu al-ashli atau hukum asli,[13]diantaranya:

1. Harus merupakan hukum syar’i, karena tuntutan dari qiyâs adalah untuk menjelaskan hukum syar’i pada al-maqîs atau objek qiyâs.
2. Harus merupakan hukum syara’ yang tetap (tidak dihapus). Karena dalam penetapan hukum dari al-ashlu ke al-far’u, didasarkan dari ‘illat dalam nash syar’i. Maka apabila hukum asli dihapus, mengharuskan terhapusnya juga ‘illat yang akan digunakan dalam al-far’u.
3. Merupakan sesuatu yang logis yang bisa ditangkap oleh akal; ‘illat hukumnya bisa diketahui oleh akal. Karena asas qiyâs di antaranya adalah: ‘illat hukumnya bisa diketahui, dapat diterapkan pada al-far’u.

Para ulama mengatakan tidak dibolehkanya qiâyas dalam masalah ta’abuddiyah (prerogatif Allah), yang ‘illah-nya manusia tidak ada kepentingan untuk mengetahuinya, seperti jumlah raka’at dalam shalat, thawaf mengelilingi ka’bah dll.[14]

3. Syarat al-Far’u

a. ‘Illat yang terdapat pada al-ashlu memiliki kesamaan dengan ‘illat yang terdapat pada far’u, karena seandainya terjadi perbedaan ‘illat, maka tidak bisa dilakukan penyamaan (qiyâs) dalam keduanya. Adapun qiyâs yang tidak terdapat syarat ini, dikatakan oleh para ulama sebagai qiyâs ma’a al-fâriq.

b. Tetapnya hukum asal; hukum asal tidak berubah setelah dilakuakan qiyâs.[15]

c. Tidak terdapat nash atau ijma’ pada al-far’u, yaitu berupa hukum yang menyelisihi qiyâs. Seandaiya terjadi hal ini, maka qiyâs itu dihukumi dengan qiyâs fâsid al-‘itibâr.[16]

Imam Abu Hanifah berkata: “Tidak sah adanya pensyaratan ‘iman’ dalam memerdekakan budak sebagai kafarat sumpah di-qiyâs-kan pada kafarat pembunuhan; karena pensyaratan itu menyelisihi keumuman nash dalam firman Allah Swt.:

Artinya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. (Q.S. Al-Mâidah:89).

Lafadz “raqabah/budak” dalam ayat ini berbentuk mutlaq, tidak ada pensyaratan harus mu’min, berbeda dengan kafarat pembunuhan seperti firman Allah Swt.:

Artinya:

dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat. (Q.S. An-Nisâ:92).

Maka qiyâs dalam kafarat sumpah atas kafarat pembunuhan adalah fâsid.

4. Syarat ‘illat

a. Sifat ‘illat hendaknya nyata; terjangkau oleh akal dan pancaindera. Hal ini diperlukan karena ‘illat merupakan isyarat adanya hukum yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada far’u. Apabila ‘illat tidak bisa ditangkap pancaindera, maka tidak mungkin untuk bisa menunjukkan kepada suatu hukum, jadi ‘illat haruslah nyata, seperti ‘illat memabukkan dalam khamer.[17]

b. Sifat ‘illat hendaklah pasti, tertentu, terbatas dan dapat dibuktikan bahwa ‘illat itu ada pada far’u, karena asas qiyas adalah adanya persamaan ‘illat antara ashlu dan far’u’.[18]

c. ‘Illat harus berupa sifat yang sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan hikmah hukum, dalam arti bahwa kuat dugaan ‘illat itu sesuai dengan hikmah hukumnya. Seperti memabukkan sesuai dengan hukum haram minum khamar, karena dalam hukum itu terkandung suatu hikmah hukum, yaitu memelihara akal dengan menghindarkan diri dari mabuk. Pembunuhan dengan sengaja adalah sesuai dengan keharusan adanya qishash, karena dalam qishash itu terkandung suatu hikmah hukum; memelihara kehidupan manusia.[19]

d. ‘Illat tidak hanya terdapat pada ashlu saja, tetapi harus berupa sifat yang dapat diterapkan juga pada masalah-masalah lain selain dari ashlu.

Untuk hukum-hukum yang khusus berlaku bagi Nabi Saw, tidak boleh dijadikan dasar qiyas. Misalnya menikahi wanita lebih dari empat orang, karena ini berupa ketentuan khusus yang hanya berlaku bagi Nabi Saw.[20]

F. Masâliku al-‘Illat

Adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengetahui ‘illat, diantaranya:

1. Nash

Dalam hal ini, kadang-kadang nash menunjukkan suatu sifat tertentu yang merupakan ‘illat dari suatu hukum. ‘Illat yang demikian dinamakan oleh ulama dengan “al-mansush ‘alaih”.[21]

Hanya saja tidak semua ‘illat ditunjukkan oleh nash secara sarahah atau jelas, terkadang hanya imâ atau berupa isyarat.

1. Dalalah Sharahah

Adalah lafadh nash yang menunjukkan ‘illat hukum dengan jelas. Dalalah sharahah ada dua macam, yang pertama dalalah sharahah qath’i dan kedua ialah dalalah sharahah dhanni.

a. 1. Dalalah Sarahah Qath’i.[22]

Adalah penunjuk kepada suatu ‘illat hukum yang terdapat pada lafadz secara pasti atau yakin tanpa ada unsur keragu-raguan. Bentuk lafadz pada nash ini dengan disambung dengan lâm ta’lil, seperti kata supaya tidak, sebab demikian, supaya dan lain sebagainya. Contoh, firman Allah Swt:

Artinya:

“(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. An-Nisâ: 165).

Nash di atas secara jelas menunjukkan bahwa ‘illat diutusnya Rasul adalah “Supaya tidak ada dasar bagi manusia membantah Allah”.

a. 2. Dalalah Sarahah Dzhaniyah.

Adalah penunjuk kepada suatu ‘illat hukum yang terdapat pada lafadz, tetapi ada kemungkinan bisa dibawa ke ‘illat hukum yang lain.[23] Contoh, firman Allah Swt:

Artinya:

“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah”. (Q.S. An-Nisâ:160).

Huruf “al-bâ” pada kata “fabidzhulamin” artinya ‘disebabkan’ dan dapat juga berarti ‘dengan’. Kedua arti di atas bisa digunakan, tetapi besar kemungkinan apabila diartikan ’dengan’, akan memperjelas arti ayat tersebut.[24]

b. Dalalah al-Imâ wa al-Isyârah

Adalah penunjuk kepada suatu ‘illat dengan nash yang tidak jelas, tetapi memberi isyarat kepada suatu ‘illat. dengan adanya qarinah padanya. Atau dengan ungkapan lain adalah petunjuk yang difahami dari sifat yang menyertainya.

Contoh, hadis dari Nabi Saw:[25]

“Seseorang hakim tidak boleh memberi keputusan dalam keadaan ia sedang marah.” (Muttafaq ‘alaih, Bukhari Muslim).

Hadis di atas menyebutkan sifat dan hukum secara bersamaan. Penggabungan antara sifat dan hukum ini dirasakan sebagai ‘illat bagi hukum, yaitu larangan mengadili, karena disini disebutkan sifat bersamaan dengan hukum, yaitu marah.

2. Ijma’

Metode mengetahui ‘illat melalui ijma’ maksudnya adalah ‘illat tersebut ditetapkan dengan ijma’. Seperti ijma’ ulama bahwa ‘sighar’ adalah ‘illat dikuasainya harta seorang anak kecil. Maka kasus ini menjadi qiyâs pada masalah penguasaan dalam pernikahan.[26]

3. As-Sabru wa at-Taqsim

As-sabru wa at-taqsim adalah metode yang ketiga untuk mengetahui dan menetapkan suatu ‘illat, tetapi metode ini bukan dalil naqli dari nash ataupun ijma’, tetapi hanya istimbath.[27]

Secara bahasa, arti dari as-sabru adalah meneliti atau mencari, sedangkan at-taqsim adalah seorang mujtahid memisah-misah atau memilah-milah sifat-sifat yang dilihatnya pantas untuk menjadi ‘illat hukum.[28]

Contohnya:

”Para ulama sepakat bahwa para wali mujbir boleh menikahkan anak kecil wanita tanpa persetujuan anak itu, tetapi tidak ada nash yangmenerangkan ‘illatnya. Karena itu para mujtahid meneliti sifat-sifat yang mungkin dijadikan ‘illatnya. Diantara sifat yang mungkin dijadikan ‘illat, ialah belum baligh, gadis (bikr) dan belum dewasa (rusyd). Pada ayat enam surat an-Nisâ’ tidak dewasa dapat dijadikan ‘illat seorang wali menguasai harta seorang yatim yang belum dewasa. Karena itu ditetapkanlah belum dewasa sebagai ‘illat kebolehan wali mujbir untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya.”

G. Pembagian Qiyâs dan Macam-macamnya

1. Qiyâs Aulawi

Adalah qiyâs yang ‘illat pada far’u-nya lebih kuat dari pada ‘illat pada ashlu. Maka sebenarnya hukum pada far’u lebih utama penetapan dan penerapanya dibanding ashlu.. Seperti firman Allah Swt.:

Artinya:

“maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ‘ah’”. (Al-Isra’:23).

2. Qiyâs Musawi [29]

Ialah qiyas hukum yang ditetapkan pada far’u sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada ashal, seperti menjual harta anak yatim diqiyaskan kepada memakan harta anak yatim. ‘Illatnya ialah sama-sama menghabiskan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim haram hukumnya berdasarkan firman Allah Swt.:

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara aniaya, ia tidak lain hanyalah menelan api neraka ke dalam perutnya." (an-Nisâ’: 10)

Karena itu ditetapkan pulalah haram hukumnya menjual harta anak yatim. Dari kedua peristiwa ini nampak bahwa hukum yang ditetapkan pada ashlu sama pantasnya dengan hukum yang ditetapkan pada far’u.

3. Qiyâs Adna

Adalah qiyâs yang tingkatan ‘illat hukum pada far’u-nya lebih rendah dari ashlu. Seperti ‘illat memabukkan yang terdapat pada nikotin; lebih rendah dari ‘illat memabukkan pada khamer.

H. Hujjiyatul Qiyâs

Hujjah secara bahasa artinya petunjuk atau bukti, adapun arti qiyâs sebagai hujjah adalah: petunjuk atau bukti untuk mengetahui beberapa hukum syar’i. Sedangkan artii hujjiyatul qiyâs sendiri adalah bahwa qiyâs merupakan dasar dari dasar-dasar pensyareatan dalam hukum-hukum syar’i ‘ praktis.[30]

Ulama ushul fiqih berbeda pendapat terhadap kehujjahan qiyas dalam menetapkan hukum syara’. Tetapi mereka sepakat bahwa qiyâs bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara-perkara duniawi, sebagaimana pula mereka sepakat kehujjahan qiyâs Nabi Saw.

Jumhur ulama ushul fiqih berpendirian bahwa qiyas bisa dijadikan sebagai metoda atau sarana untuk mengistinbathkan hukum syara’[31]

Jumhur ‘ulama Mu’tazilah berpendapat bahwa qiyas wajib diamalkan dalam dua hal saja, yaitu:

1. Illatnya manshush (disebutkan dalam nash) baik secara nyata maupun melalui isayrat.

2. Hukum far’u harus lebih utama daripada hukum ashl.

Dr. Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan pendapat ulama ushul fiqh tentang kehujjahan qiyas menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang menerima qiyas sebagai dalil hukum yang dianut mayoritas ulama ushul fiqih, dan kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum yaitu ulama–ulama Syi’ah, al-Nadzâm, Dzhahiriyyah dan dari sebagian ulama Mu’tazilah Irak. Hanya saja sebagian dari mereka mengatakan bahwa pelarangan ataupun penolakan terhadap hujjah qiyâs berdasarkan dari akal, dan sebagian yang lain mengatakan pelaranganya dari syar’i, namun pada kenyataanya mereka adalah orang-orang yang menolak adanya qiyâs.[32]

Dr. Sya’ban Muhammad Ismail dalam tahqiqnya mengatakan bahwa golongan yang pertama kali mengingkari qiyâs adalah an-Nadzhâm, kemudian diikuti oleh beberapa kelompok dari Mu’tazilah seperti Ja’far bin Harb dan Ja’far bin Habsyah dan datang yang terakhir Dawud al-Dzhairiy.[33]

Alasan penolakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan hukum syara’ menurut kelompok yang menolaknya adalah :

1. Dalil al-Qur’an

Firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 49:

“Hai orang – orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya…”.

Ayat ini menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam al-Qur’an dan sunah Rasul. Mempedomani qiyas merupakan sikap beramal dengan sesuatu diluar al-Qur’an dan sunnah Rasul, dan karenanya dilarang. [34]

Pernyataan di atas di bantah dengan:

Bahwa menggunakan qiyâs bukanlah sesuatu yang dilarang, karena Allah Swt. dan Rasul-Nya, karena menggunakan qiyâs sejatinya adalah beramal dengan al-Qur’an dan sunnah, maka bukan mendahului Allah dan Rasul-Nya.[35]

Selanjutnya dalam surat al-Isra’ ayat 36, Allah berfirman :

“Dan janganlah kam mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya “.

Ayat tersebut menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu, berdasarkan ayat tersebut, qiyas dilarang untuk diamalkan.

Pernyataan ini juga dibantah dengan:

Ayat tersebut bukan merupakan larangan menggunakan qiyâs, karena menggunakan qiyâs bukanlah perkara yang dzhanni (persangkaan), bahkan qiyâs merupakan perkara yang qath’i (pasti) di tangan seorang mujtahid. Artinya diketahui secara yakin bahwa itu merupakan hukum Allah dalam suatu masalah. [36]

2. Hadis

Alasan–alasan mereka dari sunnah Rasul antara lain adalah sebuah hadits hasan yang diriwayatkan Daruquthni yang artinya adalah sebagai berikut :

“Sesungguhnya Allah menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan, menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar, dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgat larangan itu, dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu”.

Hadits tersebut menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, adakalanya haram dan adakalanya di diamkan saja, yang hukumnya berkisar antara di ma’afkan dan mubâh (boleh). Apabila di qiyas-kan sesuatu yang didiamkan syara’ kepada wajib, misalnya maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dima’afkan atau dibolehkan.

Pernyataan di atas dijawab:

Bahwa menggunakan qiyâs bukan merupakan hukum dari mujtahid, tetapi itu adalah hukum dari Allah Swt., karena ‘illat hukum pada dasarnya berasal dari sisi Allah.[37]

Sedangkan jumhur ulama ushul fiqih yang membolehkan qiyâs sebagai salah satu metode dalam hukum syar’i mengemukakan beberapa alasan diantaranya adalah :

1. Surat al-Hasyt ayat 59:

“maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang – orang yang mempunyai pandangan”.

Ayat tersebut menurut jumhur ushul fiqih berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai I’tibar (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk qiyas. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui qiyâs yang disebut Allah dengan al-I’tibar adalah boleh, bahkan al-Qur’an memerintahkannya.[38]

Ayat lain yang dijadikan alasan qiyâs adalah seluruh ayat yang mengandung illat sebagai penyebab munculnya hukum tersebut, misalnya :

2. Surat al-Baqarah ayat 222:

“Mereka bertanya kepadamu (Muhammad tentang haid. Katakanlah, “haid itu adalah kotoran”, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid”.

Alasan jumhur ulama dari hadits Rasululah adalah riwayat dari Mu’adz Ibn Jabâl yang amat populer. Ketika itu Rasulullah mengutusnya ke Yaman untuk menjadi qadhi. Rasulullah melakukan dialog dengan Mu’adz seraya berkata :

"Bagaimana (cara) kamul menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu’adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur’an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur’an? Mu’adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu’adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)”

Dari hadits ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadits yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu diantaranya ialah dengan menggunakan qiyâs.

Dalam hadits tersebut menurut jumhur ulama ushul fiqih, Rasulullah mengakui ijtihad berdasarkan pendapat akal, dan qiyas termasuk ijtihad melalui akal. Begitu juga dalam hadits lain Rasulullah menggunakan metode qiyas dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Suatu hari Umar bin Khatthab mendatangi Rasulullah seraya berkata :

“Pada hari ini saya telah melakukan suatu kesalahan besar, saya mencium istri saya, sedangkan saya dalam keadaan berpuasa”. Lalu Rasulullah mengatakan pada Umar :“bagaimana pendapatmu jika kamu berkumur – kumur dalam keadaan berpuasa, apakah puasamu batal ?, Umar menjawab, “tidak”, lalu Rasulullah saw berkata : kalau begitu kenapa engkau samapi menyesal ?”. (H.R Ahmad Ibn Hanbal dan Abu Daud dari Umar Ibn al-Khatthâb)

Dalam hadits tersebut Rasulullah meng-qiyaskan mencium istri dengan berkumur–kumur, yang keduanya sama–sama tidak membatalkan puasa.

I. Penutup

Term qiyâs yang begitu panjang dibahas oleh para ulama, pada masa sekarang ini sudah selayaknya untuk ditabrakkan langsung dengan realitas umat. Karena sesempurna apapun sebuah konsep, tetapi tanpa adanya realisasi nyata, maka hanya akan sia-sia dan kumal tersimpan sebagai sebuah literatur.

Akirnya penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan makalah ini, saran dan kritik terus penulis tunggu demi sebuah proses pembelajaran.

"Bagaimana (cara) kamul menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu’adz menjawab: Akan aku tetapkan berdasar al-Qur’an. Jika engkau tidak memperolehnya dalam al-Qur’an? Mu’adz berkata: Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah? Mu’adz menjawab: Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. (Mu’adz berkata): Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Kahfi Nur Hidayat

Daftar Pustaka

Al-Quran dan terjemahnya, PT. Syamil Cipta Media, Bandung, Indonesia. 2006

Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3. cet.4. –Jakarta: Balai Pustaka, 2005

‘Athi, Muhammad ‘Abdul, Dr., al-Maqâsid al-Syar‘iah wa Atsaruha fiy Fiqhi al-Islami, Dârul Hadîs, Kairo, 2007

‘Abd Azhab, Abdul A‘al, Dr.,Usul Fiqh al-Muyassar, al-Azhar Press, Kairo, 2007

Al-Amidy, Saifuddin Abu Hasan Ali, al-Ihkam fiy Usuli al-Ahkam, Dâr al-Kutub al-’Ilmiyah, Beirut, cet. V. 2005

Ar-Razy, Fakhruddin, al-Mahsul fiy usuli al-Fiqh, (?)

As-Syaukani, Al-Hâfidz Muhammad ‘Aly bin Muhammad, Sya’ban Muhammad Ismail, Dr. ed et, Irsyâdu al-Fuhul ila Tahqiqi min ‘Ilmi al-Ushul, Dâr al-Salâm, Iskandariah, Kairo, juz. II. 2006

Al-Isnawi, Jamaluddin ‘Abdurrahim bin al-Hasan, Sya’ban Muhammad Ismail, Dr. ed et, Nihâyatu al-Sûli fî Syarhi Minhâji’l Wushûli Ilâ ‘Ilmi’l Ushûl, Dâr Ibnu Hazm, 1999, cet. I, Beirut

Hudhari, Muhammad, Ushul al-Fiqh, Dâr al-Hadist, Kairo, 2003

Ibn Qudamah, Raudlah al-Nadkir wa Jannah al-Munadhir, Mu’assasah al-Risalah, Beirut, 1978

Tajuddin ‘Abdul Wahab al-Subki, Jam’u al-Jawani, Dar al-Fikr , Beirut, 1974.

Karîmah, Mahmûd, Dr., Ma’âlimu al-Syari‘ah al-Islamiyah, Umraniyah, Kairo, 2004

Zaidân, ‘Abdul Karim, Prof. Dr., al-Wajîz fiy Usuli al-Fiqh, Muassisatu al-Risalah, Beirut, 1996

Zuhaili, Wahbah, Dr., Usul al-Fiqh al-Islâmi, Dâr al-Fikr, Damsyiq, juz. II. 2005

Zaidân, Shaleh, Dr., Hujjiyatul Qiyâs, Dâr al-Shahwah, Hilwan, Kairo, cet. I. 1987

Amanah Reformasi Dalam Ancaman

Oleh: Kahfi Nur Hidayat *

Era reformasi adalah
sebagai babak baru kehidupan bangsa Indonesia yang telah sekian lama terpenjara
dalam permainan politik penguasa yang tiran. Gerakan ini sebagai suara nurani
rakyat yang sudah sekian lama hidup dalam pendearitaan menuruti ambisi penguasa. Iklim demokratais pada masa-masa
sbelumnya hanya sebatas omongan saja, demokrasi yang mereka lakukan adalah
demokratis dalam pasungan dan telah menghancurkan dan mengganyang keadialan.

Mencermati
perkembangan politik, akir-akir ini muncul hal yang sangat ironis, dimana iklim
demokrasi sebagai amanah dari reformasi akan dipasung kembali. Karena drakula-darakula penghisap darah
rakyat dimasa orde baru belum sepenuhnya di basmi, kini darakula-drakula itu
muncul kembali tetap dengan pekerjaan lamanya yaitu sebagai politikus di
pemerintahan. Karena sudah lama tidak minum darah, maka kehausan mereka tidak
bisa di tahan-tahan lagi. Hal yang mereka lakukan adalah dengan mengembalikan
iklim demokrasi kembali kedalam pasungan.

Salah satu
cara yang mereka tempuh adalah dengan berusaha menyeragamkan asas Parpol dengan
asas tunggal Pancasila, seperti yang di lakukan oleh Fraksi PDIP, Golkar dan Demokrat beberapa
waktu terakir. Upaya penyeragaman asas ini telah disepakati oleh ketiga partai
dan akan di perjuangkan menjadi UU. Biarpun menuai protes yang keras dari lawan
politik, namun dengan argumentasi yang seakan-akan dipaksakan, mereka tetap
mengusungnya. Kenekatan ini sebagai sinyelamen adanya kepentingan pihak-pihak
tertentu di balik usaha tersebut, dan sepintas dapat disimpulkan hal ini
sebagai manuver-manuver yang berujung pada kekuasaan.

"Menjual darah
rakyat", itu mungkin kata yang pantas bagi para pengusung penyeragaman
Pancasila menjadi asas tunggal parpol. Tidak mau berkaca terhadap sejarah,
bagaimana asas tunggal pada masa-masa
orde baru telah dijadikan tameng bagi penguasa yang tiran dalam mempertahankan
kekuasaanya. Sejarah telah mencatat berdarah-darahnya negeri ini hanya karena
asas tunggal yang di paksakan. Usul seperti itu ibarat menawarkan darah rakyat dengan
harga mati atas asas tunggal Pancasila. Karena bagaimanapun untuk menjalankanya
harus di lakukan dengan otoritatif.

Di masa Orde Baru asas tunggal
Pancasila ibarat hantu yang menakutkan semua orang. Asas tunggal dijadikan
senjata bagi penguasa untuk menggebuk pihak yang dianggap lawannya. Tak heran
jika pada masa itu banyak tokoh-tokoh yang masuk penjara karena dianggap
menentang Pancasila. Siapapun yang tidak sepaham dengan pemerintah, langsung
ditunjuk sebagai anti Pancasila.

Usulan
penyeragaman asas tunggal tersebut juga sebagai isyarat bahwa ada sebagian
golongan atau partai yang tidak menerima dengan adanya reformasi, karena
sebelumnya kekuasaan yang sudah berada di genggamanya harus di bagi-bagikan
kepada yang lain, atau kontrol pemerintahan tidak berada mutlak di bawah
kendali mereka. Jikalau demikian, bererti amanah reformasi yang menitik
beratkan pada hak asasi manusia dan demokratisasi tidak akan berhasil kalau
golongan-golongan ini mendapat kesempatan lagi memegang tampu pemerintahan.

Untuk
menghadapi pemilu 2009, terlihat sangat jelas sekali ketakutan partai sekuler
ini dengan perkembangan partai yang berasaskan agama, khususnya terhadap partai
yang berbasis masa umat Islam. Disisi lain, ada keinginan juga untuk
memberangus paratai-partai kecil sehingga pada pemilu 2009 tidak ada kursi
parlemen bagi mereka. Oleh karena itu dengan meng-goalkan usulaan penyeragaman,
bererti partai-partai kecil yang banyak menggunakan asas agama akan mengekor
partai besar.

Sebagai umat Islam, hal yang wajib digaris bawahi dan
menjadi perhatian serius adalah pernyataan mereka secara terang-terangan
tentang kekawatiran mereka terhadap peraturan-peraturan yang muncul berbau
syariah. Sebagai
contoh, ketika parpol menggunakan asas Islam, maka ketika menjadi kepala daerah
seringkali lahir peraturan daerah yang bernuansa syariah. Di
samping secara terang-terangan ke tiga partai besar itu mengumumkan dirinya
sebagai partai sekuler, sejatinya mereka juga telah mengisyaratkan diri sebagai
musuh Islam. Kalaupun membawa nama Islam, dapat dipastikan hanya dusta demi
sebuah kekuasaan.

Setelah sekian
lama rakyat Iondonesia di bodohi oleh permainan politik penguasa dengan
janji-janji palsu, sudah saatnya sekarang rakyat berfikir jernih dan tegas dalam
bertindak khususnya umat Islam. Apalagi setelah melihat bahwa beberapa
politikus kita adalah manusia-manusia sekuler. Sikap politik kita yang salah,
pada akirnya akan berimplikasi pada generasi berikutnya, karena pada hakekatnya
kita telah men-setting iklim pemerintahan dengan mendukung atau menolak
kebijakan-kebijakan mereka.

Kekuasaan yang
dikawal oleh partai ataupun politikus sekuler, selamanya tidak akan mendukung
langkah-langkah umat Islam. Hitam putih sejarah bangsa Indonesia tidak bisa
lepas dari politik kekuasaan yang akirnya menjadi warna dari generasi dari era
yang di pimpin.

Renungan

Masa Orde lama

Soekarno, pada
masa awal-awal kepemimpinanya bisa mendapatkan dukungan penuh dari rakyat.
Disamping ada faktor ketokohan yang dimiliki Soekarno dan Bung Hatta, juga karena
pemerintahan waktu itu dikawal oleh politikus-politikus yang ber-Ketuhanan,
yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan keadilan.

Namun pada
penghujung kekuasaanya, terlihat goyahnya pemerintahan karena pemeriantahan
sudah dikawal oleh politikus-politikus busuk. Hal ini menjadi semakin parah
ketika kebijakan pemerintah sudah tidak lagi mendukung rakyat. NASAKOM
misalnya, sebagai sikap yang dijadikan haluan pemerintah dalam mengambil
kebijakan. Akirnya sejarah mencatat akir dari Era Orde Lama ini dengan kudeta
dan penggulingan Soekarno dari kursi pemerintahan.

Masa Orde Baru

Kelaliman dan
kepemimpinan yang otoritatif menjadi ciri khas pada masa ini. Demokrasi
dipasung, pers dijadikan corong penguasa untuk mendukung kebijakan dan
doktrin-doktrinnya. Islam dimanfaatkan sekedar untuk mengambil hati rakyat,
kemudian di campakkan begitu saja. Sejarah mencatat pada masa ini, berapa ribu
nyawa umat Islam yang harus menjadi tumbal dari penguasa yang tiran.

Masa reformasi

Ketidak
berpihakan penguasa terhadap rakyat setelah sekian lamanya telah membuat rakyat
gerah. Reformasi meledak, pemerintakan orde baru digulingkan. Demokasi di
suarakan, hak asasi manusia di gaung-gaungkan. Dengan menggunakan analisa hukum
Arcimedes, rakyat yang sudah sekian lama ditekan, ketika berhasil lepas
dari tekanan akan meledak dengan ekspresi yang berbeda-beda bahkan berlebihan.

Ditengah-tengan
upaya utuk mewujudkan iklim pemerintahan yang demokratis, kini yang notabennya
sebagai partai besar, berusaha mengkhianati amanah reformasi tersebut.
Penyeragaman asas tunggal, adalah pengkhianatan terhadap amanah reformasi.

Sebagai orang
yang tau sejarah bagaimana berdarah-darahnya bangsa ini karena asas tunggal, harusnya
bisa menentukan sikap setelah membaca sikap parpol yang mengsulkanya.

* Mahasisiwa
Politic and Islamic Law Al-Azhar University. Pengamat polotik dan aktif dalam
kajian ar-Risalah, PCIM

(October 29th, 2007 by almanafi).

.

Indonesia dalam perjalanan sejarahnya pernah menjadi negara yang di perhitungkan dunia. Salah satu negara yang pernah mendapat julukan "Macan Asia" sekitar tahun 70an, tetapi kini harus mau menerima kenyataan bahwa julukan itu sudah sudah tidak layak lagi. Bukan lagi macan Asia, tetapi "budak Asia". Dan tetap, Indonesia masih di perhitungkan dunia, hanya dalam konteks sekarang diperhitungkanya sebagai negara pengekspor budak.

Kenyataan ini tidak bisa kita pungkiri. Potret buram TKI kita yang di siksa di luar negeri,
seakan-akan sudah menjadi hal biasa untuk dijadikan pemberitaan di TV ataupun
surat kabar, baik dalam dan luar negeri. Bahkan berita adanya penyikasaan dan pembunuhan TKI di luar negeri-pun jarang sekali menjadi head line. "Siapa yang peduli
sampah?".

Dalam dua dasawarsa terakhir, bangsa Indonesia mulai kehilangan taringnya di hadapan
bangsa-bangsa lain. Hal ini karena mutu manusia-manusia Indonesia tidak bisa bersaing di dunia internasional. Merosotnya sumber daya manusia Indonesia ini memunculkan berbagai pertanyaan dan analisa, diantaranya mereka yang menyorot kemerosotan ini karena sistem pendidikan yang carut marut, rezim kekuasaan dan lain sebagainya.

Otoritas
Kekuasaan dan Sistem Pembodohan Rakyat

Secara arif diakui bahwa penyebab dari kemerosotan sumber daya manusia Indonesia ini adalah karena carut marutnya sistem pendidikan di Indonesia yang mengakibatkan pembodohan terhadap rakyat. Sistem pendidikan di Indonesia berganti-gati mengikuti rezim kekuasaan, sehingga terjadi kebingungan di pihak penyelenggara pendidikan untuk
mengambil visi dan misi sebagai orientasi pengajaran. Ketidak jelasan visi dan misi merupakan hal yang sangat vatal, karena selain mengaburkan orientasi goal-goal yang akan di peroleh, juga visi dan misi ini sangat menentukan out put dari peserta didik.

Realitas mengatakan, kebesaran bangsa terukur dari kualitas manusianya. Artinya
pendidikan adalah sokoguru peradaban suatu bangsa. Kekacauan yang terjadi dalam
pendidikan Indonesia, bisa di jadikan taruhan dari eksistensi bangsa ini.Karena globalisasi yang masuk ke segala line keahidupan, di butuhkan manusia-manusai yang mampu bersaing, mereka yang mempunyai SDM unggul, sedangkan manusia-manusai Indonesia tetap dalam kukungan ketidakjelasan mengikuti ambisi penguasa.

Pendidikan, secara umum menjadi tangung jawab negara. Konstitusi membebankan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan nasional kepada pemerintah. Tetapi kenyataannya, kinerja negara dalam mendukung pendidikan dasar masih sangat masih rendah. Bahkan dalam sejarah bangsa ini, negara pernah menjadi momok yang bertanggung jawab atas pembodohan terhadap rakyatnya sendiri. Dan fenomena in berlanjut sampai sekarang.

Pendidikan yang sebenarnya di orientasikan untuk mengembangkan daya nalar kritis, pernah dipasung oleh rezim yang begitu takut terhadap demokrasi demi memuruti ambisi kekuasaanya. Bahkan parahnya sistem pendidikan seakan-akan menjadi alat dari penguasa untuk memperbudak rakyatnya sendiri dengan mengontrol secara ketat materi-materi
pengajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. "Rakyat boleh pintar tapi tidak boleh kritis", itulah kata-kata yang pernah terucap dari lisan seorang Ali Murtopo, yang
begitu tiran menjadi penyokong rezim orba era 80an.

Karena itu, carut marutnya pendidikan di Indonesia, kita tidak bisa serta merta menyalahkan pengajar atau guru atau peserta didik saja. Karena secara struktural mereka berada dalam garis mandat dengan kurikulum yang di kontrol oleh rezim kekuasaan yang berlaku. Bahasan rumit ini diterjemahkan oleh rakyat secara sederhana bahwa setiap berganti menteri, ganti pula sistem pendidikannya. Ganti sistem, ganti pula kurikulum. Ganti kurikulum, ganti bahan ajar.

Potret buram dunia pendidikan kita terlihat diantaranya dari gedung sekolah yang sudah tak layak pakai, roboh, sampai kepada kesejahteraan para guru yang belum memadai. Ini mengisyaratkan kalau bangsa ini biarpun sudah beberapa kali terjadi pergantian pemimpin, tetap tidak adanya keserius pemerintah dalam menyelesaikan masalah pendidikan ini.

Komersialisasi Pendidikan

Ada satu fenomena yang menarik diantara beberapa kekacauan dalam dunia pendidikan, yaitu terjadinya komersialisasi pendidikan. Dengan mendirikan sekolah yang di beri
label Islam atau dengan nama seperti Sekolah Terpadu dengan biaya selangit, maka mereka yang bisa menyekolahkan anaknya ke sini hanyalah kaum berdasi. Dan peserta didik yang kadang memiliki kemampuan dan bakat luar biasa, namun dari golongan tidak mampu, tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baerkualitas di sekolah yang di katakan bergengsi dan prestius itu. Fenomena ini akan semakin memposisikan kawulo alit sebagai kaum yang marginal dan menyebabkan semakin tajamnya kesenjangan sosial yang terjadi di ranah pendidikan.

Realitas sosial akan menampakkan dua sisi yang saling berhadap-hadapan seperti adanya penguasa tentu di sisi lain ada yang dikuasai, ada kelompok kuat, tentu di sisi lain terdapat pihak yang lemah dan seterusnya. Dua realitas yang saling kontradiksi ini mewakili dari
sistem pendidikan kita yang di komersilkan. Kelompok lemah akan semakin bodoh
dan tertindas dalam hidup yang terbelakangan. Potensi-potensi manusiawi telah
dinafikan akibat komersialisasi pendidikan.

Haryanto, seorang murid Sekolah Dasar Muara Sanding VI
Garut yang bunuh diri dengan menggantung diri akibat tidak mampu membayar biaya
kegiatan ekstrakurikuler. Orang tuanya tidak mampu memberikan biaya kegiatan
yang hanya sebesar dua ribu lima ratus rupiah. Ia kemudian putus asa lalu
menggantung diri. Inilah salah satu dari sekian potret kaum marginal yang serba
dalam kesulitan. Untuk membiayai kegiatan sekolah sebesar dua ribu lima ratus
rupiah saja terasa berat sekali, apalagi biaya pendidikan dengan jumlah ratusan
ribu, bahkan jutaan rupiah.

Dengan membaiknya
iklim demokrasi di Indonesia dan adanya otonomi daerah, sejatinya adalah jalan
lebar untuk membuat trobosan-trobosan baru dalam dunia pendidikan, seperti pematenan
sistem pendidikan Indonesia yang sekarang masih belum jelas. Hal ini di lakukan
untuk lebih memberi kesempatan terhadap penyelenggara pendidikan agar lebih
fokus terhadap visi dan misi sebagai orientasi pelaksanaan pendidikan. Sehingga
dari sini, out put dari lembaga pendidikan bisa di nilai secara objektif. Dan
hasilnya baru bisa dirasakan setelah dua atau tiga dasawarsa kedepan.

Penyelenggaraan pendidikan berbasis kerakyata, adalah pendidikan yang tidak komersial dan dengan berorientasi untuk pengembangan sumber daya manusia. Atau dengan istilah
lain adalah pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan ini di laksanakan secara merata kepada rakyat dengan menyamakan kualitas lembaga pendidikan. Langkah ini tidak bisa di tempuh kecuali adanya penambahan anggaran pendidikan dari pemerintah, karena merupakan hal yang mustahil seandainya peningkatan kualitas tanpa di dukung dari peningkatan insfratuktur pendidikan.

"fallacy of retrospective determinism". Kesalahan berpikir yang hanya memahami suatu keadaan sosial sebagai kenyataan yang sudah seharusnya terjadi. Semoga bangsa Indonesia tidak memahami keterpurukan yang sekarang terjadi dalam banyak line kehidupan ini sebagai takdir Tuhan yang memang sudah di gariskan…Wa’lLahu ‘alam bi as-shawâb.

* Mahasiswa Al-Azhar Fak. Hukum tingkat
dua. Kru majalah MIMBAR dan aktif dalam kajian ar-Risalah PCIM.

(October 29th, 2007 by almanafi)